Daftar Isi

 

Shadowban dan Sensor Digital: Ketika Kritik Publik Bisa Hilang Tanpa Pernah Dihapus

Kebebasan berekspresi di era digital menghadapi tantangan yang semakin rumit. Dahulu, pembatasan informasi relatif mudah dikenali. Sebuah unggahan dihapus, akun diblokir, atau konten dinyatakan melanggar aturan. Pengguna setidaknya bisa melihat bahwa sesuatu telah dibatasi. Namun, perkembangan teknologi moderasi media sosial menghadirkan bentuk pembatasan yang jauh lebih samar: shadowban.

Shadowban menjadi persoalan serius karena pengguna mungkin tidak pernah mengetahui bahwa jangkauan kontennya sedang dibatasi. Unggahan tetap terlihat di halaman profil, tidak ada pemberitahuan pelanggaran, dan akun masih bisa digunakan seperti biasa. Akan tetapi, konten tersebut berpotensi kehilangan kesempatan untuk muncul di beranda, rekomendasi, pencarian, atau ruang percakapan yang lebih luas.

Di sinilah persoalannya. Ketika sebuah kritik tidak lagi menjangkau publik, bagaimana pengguna bisa mengetahui penyebabnya? Apakah konten memang tidak menarik, kalah bersaing dengan unggahan lain, atau sengaja dibatasi oleh sistem moderasi? Tanpa transparansi, perbedaan tersebut sulit dibuktikan.

Pembatasan yang Tidak Terlihat Bisa Lebih Membingungkan

Moderasi konten sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Platform digital membutuhkan aturan untuk menangani penipuan, ujaran kebencian, pelecehan, ancaman kekerasan, dan berbagai konten berbahaya lainnya. Tanpa moderasi, media sosial berpotensi menjadi ruang yang tidak aman bagi penggunanya.

Namun, moderasi dan sensor tidak boleh diperlakukan sebagai dua hal yang sama sekali tidak memiliki batas. Platform memang berhak menetapkan standar komunitas, tetapi penerapannya harus bisa dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Masalah muncul ketika pembatasan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai. Shadowban membuat pengguna kehilangan informasi penting mengenai status kontennya. Mereka tidak tahu apakah unggahannya melanggar aturan, apakah distribusinya dikurangi karena alasan teknis, atau apakah algoritma memang sedang memprioritaskan jenis konten lain.

Kondisi ini berbeda dengan penghapusan konten secara terbuka. Ketika sebuah unggahan dihapus, pengguna setidaknya mendapatkan tanda bahwa platform telah mengambil tindakan. Mereka dapat mempelajari alasan yang diberikan dan, jika tersedia, mengajukan keberatan.

Sebaliknya, pembatasan tersembunyi membuat pengguna harus menebak-nebak. Penurunan jumlah penonton, interaksi, dan jangkauan bisa memiliki banyak penyebab. Perubahan algoritma, waktu publikasi, minat audiens, hingga persaingan konten dapat memengaruhi performa sebuah unggahan.

Karena itu, tidak setiap penurunan jangkauan otomatis merupakan shadowban. Tuduhan pembatasan tersembunyi harus dibedakan dari persoalan performa algoritma biasa. Akan tetapi, ketidakpastian tersebut justru memperlihatkan mengapa transparansi platform sangat diperlukan.

Ketika Angka Jangkauan Menjadi Persoalan Kebebasan Berekspresi

Selama ini, kebebasan berekspresi sering dipahami sebagai hak untuk menyampaikan pendapat tanpa ancaman pembungkaman secara langsung. Padahal, di dunia digital, kemampuan menyampaikan pendapat tidak selalu berarti pendapat tersebut memiliki kesempatan untuk didengar.

Seseorang mungkin masih bisa mengunggah kritik terhadap kebijakan pemerintah. Akunnya tidak diblokir, tulisannya tidak dihapus, dan tidak ada larangan untuk berbicara. Namun, apabila distribusi kontennya dibatasi secara sistematis tanpa penjelasan, ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi jauh lebih sempit.

Masalah ini semakin penting karena media sosial telah berkembang menjadi salah satu ruang utama masyarakat memperoleh informasi dan mendiskusikan persoalan publik. Jangkauan sebuah unggahan dapat menentukan seberapa banyak orang mengetahui suatu isu.

Penelitian Center for Democracy and Technology (CDT) pada 2022 menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh pengguna media sosial di Amerika Serikat merasa pernah mengalami shadowban. Di antara mereka yang merasa mengalaminya, 39 persen mengaitkan pembatasan tersebut dengan pandangan politik, sedangkan 29 persen menghubungkannya dengan posisi mereka terhadap isu sosial.

Angka tersebut bukan bukti bahwa seluruh pengguna benar-benar mengalami pembatasan karena alasan politik. Persepsi pengguna tidak selalu sama dengan hasil pemeriksaan teknis terhadap algoritma. Namun, temuan itu memperlihatkan adanya persoalan kepercayaan antara pengguna dan platform.

Jika masyarakat mulai merasa bahwa pendapat tertentu membuat jangkauan akun mereka berkurang, kecurigaan terhadap sistem moderasi akan semakin besar. Tanpa mekanisme penjelasan yang dapat dipercaya, platform akan kesulitan membedakan keputusan moderasi yang sah dari dugaan pembungkaman.

Baca juga : Shadowban vs Sensor Konten: Ancaman Tersembunyi bagi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial?

Indonesia Perlu Menganggap Persoalan Ini dengan Serius

Persoalan moderasi konten juga relevan dalam konteks Indonesia. Berdasarkan pemantauan SAFEnet dan Remotivi yang diberitakan BBC News Indonesia, terdapat 73 upaya moderasi terhadap konten kritis selama periode April hingga Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, 66 upaya atau sekitar 90,4 persen dikaitkan dengan permintaan Komdigi, sedangkan tujuh lainnya berkaitan dengan aturan komunitas platform. X menjadi platform yang paling banyak tercatat dalam pemantauan tersebut dengan persentase 74 persen, disusul Instagram sebesar 12,3 persen dan Threads sebesar 9,6 persen.

Topik yang tercatat antara lain kritik terhadap pemerintah atau pejabat sebesar 21,92 persen, kritik terhadap Presiden Prabowo sebesar 17,81 persen, serta pembahasan mengenai gaji DPR sebesar 6,85 persen.

Data tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Namun, penting untuk tidak menarik kesimpulan secara berlebihan. Catatan mengenai upaya moderasi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kasus merupakan shadowban atau bahwa setiap tindakan pembatasan dilakukan secara tidak sah.

Meski demikian, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kritik publik dan kebijakan moderasi konten perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah dan platform harus mampu menjelaskan bagaimana permintaan pembatasan diproses, atas dasar aturan apa tindakan dilakukan, serta bagaimana pengguna dapat mengajukan keberatan.

Dalam negara demokratis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan publik. Kritik bisa keliru, tidak akurat, bahkan mengandung informasi yang perlu dikoreksi. Namun, perbedaan pendapat tidak semestinya otomatis diperlakukan sebagai ancaman yang harus disingkirkan dari ruang digital.

Justru, kritik yang disampaikan masyarakat dapat menjadi sumber evaluasi bagi pemerintah. Ketika kebijakan publik mendapat sorotan, respons yang dibutuhkan seharusnya berupa penjelasan, data, dan argumentasi. Pembatasan yang tidak transparan berisiko mengubah persoalan kebijakan menjadi persoalan kepercayaan.

Algoritma Tidak Boleh Menjadi Ruang Gelap Kekuasaan

Salah satu tantangan terbesar dalam persoalan shadowban adalah cara kerja algoritma yang tidak sepenuhnya diketahui publik. Platform memiliki sistem rekomendasi dan distribusi konten yang kompleks. Sistem tersebut menggunakan berbagai sinyal untuk menentukan unggahan yang dianggap relevan bagi setiap pengguna.

Tidak semua keputusan algoritma merupakan bentuk sensor. Konten yang kurang mendapatkan interaksi, misalnya, mungkin memang tidak didistribusikan seluas unggahan lain. Namun, ketika platform memiliki kemampuan untuk membatasi jangkauan secara signifikan, pengguna berhak mengetahui prinsip dasar yang digunakan.

Keterbukaan tidak berarti perusahaan harus membeberkan seluruh kode sumber atau rahasia teknis algoritmanya. Hal yang lebih mendesak adalah memberikan informasi mengenai kategori pelanggaran, alasan pembatasan, dampak terhadap distribusi konten, dan mekanisme banding.

Platform juga perlu menyediakan pemberitahuan yang jelas apabila suatu unggahan dikenai pembatasan. Pengguna seharusnya tidak dipaksa menyimpulkan sendiri bahwa akunnya sedang bermasalah hanya karena jumlah penonton tiba-tiba menurun.

Selain itu, audit independen menjadi langkah yang layak dipertimbangkan. Peneliti dan lembaga independen perlu memperoleh akses yang memadai untuk memeriksa bagaimana kebijakan moderasi diterapkan. Dengan begitu, klaim mengenai diskriminasi algoritma atau pembatasan yang tidak konsisten dapat diuji menggunakan bukti, bukan sekadar dugaan.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, juga menyoroti pentingnya audit independen, akses bagi peneliti, transparansi laporan, serta pemberitahuan mengenai alasan pembatasan. Gagasan ini penting karena pengawasan terhadap platform tidak seharusnya hanya bergantung pada pernyataan perusahaan itu sendiri.

Bahaya Terbesar: Masyarakat Mulai Membungkam Dirinya Sendiri

Dampak shadowban tidak berhenti pada berkurangnya jumlah penonton. Ada konsekuensi yang jauh lebih sulit diukur, yaitu perubahan perilaku pengguna.

Bayangkan seseorang yang rutin membahas persoalan sosial dan kebijakan publik. Setelah beberapa unggahannya mengalami penurunan jangkauan, ia mulai khawatir bahwa kritik tertentu akan membuat akunnya kembali dibatasi. Pada akhirnya, ia memilih menghindari topik sensitif, menggunakan bahasa yang lebih samar, atau berhenti menyampaikan pendapat.

Padahal, belum tentu ada tindakan pembatasan yang benar-benar terjadi. Ketidakpastian saja sudah cukup untuk memengaruhi perilaku seseorang.

Fenomena ini dikenal sebagai chilling effect, yaitu kondisi ketika seseorang memilih membatasi ekspresi dirinya karena takut menghadapi konsekuensi tertentu. Dalam konteks media sosial, ketakutan tersebut bisa muncul akibat ketidakjelasan aturan, ancaman pembatasan akun, atau kekhawatiran kehilangan jangkauan.

Jika kondisi ini meluas, masyarakat mungkin masih memiliki kebebasan untuk berbicara secara formal, tetapi semakin enggan menggunakan kebebasan tersebut. Diskusi publik akhirnya dipenuhi konten yang dianggap aman, sementara kritik yang membutuhkan keberanian justru semakin jarang terdengar.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aktivis atau pembuat konten politik. Jurnalis, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, hingga pengguna biasa juga membutuhkan ruang digital yang dapat diandalkan untuk menyampaikan informasi dan gagasan.

Moderasi Harus Tegas, tetapi Tetap Bisa Dipertanggungjawabkan

Platform digital tidak mungkin membiarkan semua konten beredar tanpa aturan. Namun, alasan keamanan tidak boleh menjadi pembenaran untuk menerapkan kebijakan secara sewenang-wenang.

Ada beberapa prinsip yang seharusnya menjadi standar dalam moderasi konten. Pertama, aturan harus ditulis secara jelas sehingga pengguna memahami perilaku apa yang dilarang. Kedua, setiap tindakan pembatasan yang berdampak signifikan perlu disertai alasan yang dapat dipahami.

Ketiga, pengguna harus memperoleh kesempatan untuk mengajukan banding. Sistem banding tidak boleh sekadar menjadi formalitas, tetapi harus menyediakan proses peninjauan yang masuk akal dan hasil yang bisa dijelaskan.

Keempat, pemerintah perlu membuka informasi mengenai permintaan pembatasan konten kepada platform. Publik berhak mengetahui dasar hukum dan kategori permintaan tersebut, terutama jika menyangkut kritik terhadap kebijakan atau pejabat negara.

Komdigi melalui pernyataan Marroli Jeni Indarto pada 29 Oktober 2026 telah mendorong pentingnya transparansi algoritma serta mekanisme pengaduan dan keberatan. Dorongan tersebut perlu diterjemahkan menjadi praktik yang bisa diukur, bukan berhenti sebagai pernyataan kebijakan.

Pada akhirnya, persoalan shadowban bukan sekadar masalah teknis mengenai jumlah penonton atau performa sebuah unggahan. Ini adalah persoalan tentang siapa yang memiliki kendali atas distribusi informasi dan sejauh mana kendali tersebut dapat diawasi.

Media sosial memang perusahaan swasta dengan aturan masing-masing. Namun, ketika platform menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat, keputusan moderasinya memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas.

Kebebasan berekspresi tidak cukup dijamin dengan membiarkan tombol unggah tetap tersedia. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa pendapat mereka tidak dibatasi secara sewenang-wenang melalui mekanisme yang tidak transparan.

Kita tidak harus menolak moderasi untuk membela kebebasan berekspresi. Sebaliknya, kita perlu memastikan bahwa moderasi dilakukan secara proporsional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, ancaman terhadap ruang publik digital bukan hanya ketika seseorang dilarang berbicara, melainkan juga ketika ia masih bisa berbicara, tetapi tidak pernah tahu apakah suaranya sengaja dibuat tidak terdengar.