Daftar Isi

 

Di Balik Kemajuan AI, Ada Krisis Air dan Listrik yang Mengancam Kehidupan Masyarakat Asia Tenggara

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai perusahaan teknologi berlomba-lomba mengembangkan sistem AI yang semakin canggih, mulai dari chatbot, pengolah gambar, mesin pencari pintar, hingga teknologi otomatisasi yang mampu membantu berbagai pekerjaan manusia.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat persoalan besar yang sering kali luput dari perhatian publik. Teknologi AI ternyata membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk beroperasi. Pusat data atau data center yang menjadi infrastruktur utama pengembangan AI memerlukan pasokan listrik dan air dalam jumlah signifikan.

Persoalannya, kebutuhan sumber daya tersebut tidak selalu berjalan seimbang dengan kemampuan lingkungan di sekitarnya. Di sejumlah wilayah Asia Tenggara, pembangunan pusat data berskala besar mulai memunculkan kekhawatiran mengenai krisis air bersih, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya tekanan terhadap pasokan energi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kemajuan teknologi harus dibayar dengan berkurangnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pembangunan infrastruktur digital?

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika gelombang pembangunan data center mulai meluas di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara ini menjadi bagian dari kawasan yang semakin menarik bagi perusahaan teknologi global untuk membangun infrastruktur komputasi.

Ambisi AI Membutuhkan Sumber Daya yang Tidak Sedikit

Selama ini, masyarakat mungkin mengenal AI sebagai teknologi yang dapat digunakan hanya dengan mengetikkan pertanyaan melalui ponsel atau komputer. Pengguna bisa mendapatkan jawaban dalam hitungan detik tanpa perlu memahami proses rumit yang berlangsung di belakang layar.

Padahal, setiap permintaan yang diproses oleh sistem AI membutuhkan komputasi melalui server yang berada di pusat data. Server tersebut bekerja menggunakan energi listrik dan menghasilkan panas selama beroperasi.

Untuk menjaga perangkat tetap berada pada suhu yang aman, pusat data membutuhkan sistem pendingin yang bekerja secara terus-menerus. Pada fasilitas tertentu, sistem pendingin tersebut juga menggunakan air dalam jumlah besar.

Artinya, semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dan AI, semakin besar pula kebutuhan infrastruktur yang mendukungnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Suhu udara yang relatif tinggi membuat pengelolaan panas pada pusat data menjadi persoalan penting.

Perusahaan teknologi tentu membutuhkan sistem pendinginan yang andal agar server dapat beroperasi tanpa gangguan. Namun, kebutuhan operasional tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan air dan energi apabila tidak direncanakan dengan baik.

Menurut saya, persoalan ini seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai investasi teknologi. Jangan sampai keberhasilan menarik perusahaan teknologi global justru membuat masyarakat lokal harus menghadapi persoalan lingkungan yang semakin berat.

Indonesia Tidak Boleh Mengabaikan Dampak Pembangunan Data Center

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peluang besar dalam industri pusat data. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya penggunaan layanan berbasis cloud membuat kebutuhan terhadap infrastruktur digital terus berkembang.

Namun, pembangunan pusat data tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi dan potensi keuntungan ekonominya.

Salah satu contoh persoalan yang disorot dalam informasi tersebut adalah proyek pusat data milik BDX di Jatiluhur, Jawa Barat. Proyek tersebut disebut sempat dihentikan karena persoalan perizinan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kasus ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Status sebagai proyek strategis atau investasi bernilai besar tidak seharusnya membuat suatu perusahaan memperoleh perlakuan istimewa dalam urusan kepatuhan terhadap regulasi.

AMDAL bukan sekadar dokumen administratif yang harus dipenuhi agar pembangunan bisa berjalan. Dokumen tersebut memiliki fungsi penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sebelum sebuah proyek dilaksanakan.

Melalui proses kajian lingkungan, pemerintah dapat menilai apakah suatu wilayah memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung aktivitas industri baru. Risiko terhadap sumber air, kualitas udara, kondisi tanah, hingga kehidupan masyarakat sekitar juga perlu diperhitungkan.

Jika proses tersebut diabaikan, pembangunan berpotensi menimbulkan persoalan yang jauh lebih mahal untuk diperbaiki pada kemudian hari.

Persoalan lain juga muncul di kawasan Nongsa, Batam. Dalam informasi yang beredar, warga setempat dilaporkan menghadapi krisis air bersih selama berbulan-bulan dan mencurigai pesatnya pembangunan pusat data sebagai salah satu faktor yang memperburuk keadaan.

Dugaan tersebut tentu membutuhkan penelitian dan pembuktian lebih lanjut. Sebab, krisis air dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kapasitas infrastruktur distribusi, kondisi sumber air, pertumbuhan penduduk, hingga aktivitas industri.

Meski demikian, keluhan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap investasi. Justru, laporan warga seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara transparan.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses air tidak boleh ditempatkan di bawah kebutuhan operasional industri.

Baca juga : 7 Game Sherlock Holmes Paling Menarik, Penuh Misteri dan Tantangan Deduksi

Ketika Asia Tenggara Menjadi Tujuan Relokasi Industri Data Center

Fenomena pembangunan pusat data di Asia Tenggara juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan di negara lain.

Singapura, misalnya, pernah menerapkan moratorium pembangunan pusat data baru pada periode 2019 hingga 2022. Kebijakan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, terutama kebutuhan listrik dan air yang semakin besar.

Ketika kapasitas pembangunan di Singapura dibatasi, sejumlah perusahaan teknologi mulai melirik negara-negara tetangga sebagai alternatif pengembangan infrastruktur digital.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemudian menjadi kawasan yang semakin menarik untuk investasi pusat data.

Perpindahan tersebut sebenarnya memberikan peluang ekonomi bagi negara penerima investasi. Pembangunan pusat data dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kebutuhan tenaga profesional teknologi, memperluas infrastruktur digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: relokasi industri tidak otomatis memindahkan standar pengelolaan lingkungan yang baik.

Jangan sampai perusahaan yang menghadapi keterbatasan sumber daya di satu negara kemudian memindahkan aktivitasnya ke negara lain yang dianggap memiliki regulasi lebih longgar atau pengawasan yang kurang ketat.

Jika hal tersebut terjadi, negara penerima investasi berisiko menjadi tempat pemindahan beban lingkungan dari negara yang lebih dahulu membatasi pembangunan.

Dalam informasi yang menjadi dasar tulisan ini, disebutkan bahwa sekitar 50 persen kapasitas pusat data Asia Pasifik terkonsentrasi di Asia Tenggara. Angka tersebut perlu diperiksa kembali berdasarkan data industri terbaru dan definisi kapasitas yang digunakan.

Namun, arah perkembangannya tetap menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran semakin besar dalam industri infrastruktur digital global.

Indonesia dan negara tetangganya harus memastikan bahwa peluang tersebut tidak berubah menjadi persoalan lingkungan jangka panjang.

Krisis Air Menjadi Ancaman yang Tidak Bisa Diremehkan

Salah satu persoalan paling serius dari pembangunan pusat data adalah kebutuhan air untuk sistem pendinginan.

Dalam sistem tertentu, air digunakan untuk membantu mengurangi panas yang dihasilkan server. Penggunaan air dapat menjadi sangat besar ketika fasilitas beroperasi dalam kapasitas tinggi dan membutuhkan pendinginan sepanjang waktu.

Informasi dalam gambar tersebut menyoroti kondisi di Johor, Malaysia, yang disebut menghadapi tekanan penggunaan air akibat perkembangan industri pusat data. Ada pula persoalan Waduk Khlong Luang di Thailand yang dikabarkan mengalami penyusutan akibat kebutuhan kawasan industri.

Angka penggunaan air yang dicantumkan dalam informasi tersebut perlu diverifikasi melalui sumber resmi sebelum dijadikan data publikasi. Namun, persoalan utamanya tetap penting untuk diperhatikan: industri digital dapat bersaing dengan kebutuhan rumah tangga dan sektor lain dalam memperoleh sumber daya air.

Bayangkan jika sebuah kawasan mengalami kekurangan air bersih, sementara industri di sekitarnya membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan untuk menjaga operasional.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus memiliki kebijakan pembagian sumber daya yang adil. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan justru dikorbankan demi menjaga aktivitas industri tetap berjalan.

Selain itu, perusahaan pusat data seharusnya didorong menggunakan teknologi pendinginan yang lebih efisien. Penggunaan sistem pendinginan tertutup, pemanfaatan air daur ulang, serta pemilihan teknologi yang mengurangi konsumsi air dapat menjadi bagian dari solusi.

Perusahaan juga perlu diwajibkan melaporkan penggunaan air secara transparan agar masyarakat mengetahui seberapa besar dampak operasional fasilitas tersebut terhadap lingkungan sekitar.

Kebutuhan Listrik Juga Berpotensi Menjadi Persoalan Baru

Selain air, listrik merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat dipisahkan dari operasional pusat data.

Server harus terus menyala untuk memproses permintaan pengguna, menyimpan informasi, dan menjalankan berbagai layanan digital. Gangguan pasokan listrik dapat memengaruhi kinerja layanan yang digunakan perusahaan maupun masyarakat.

Ketika jumlah pusat data meningkat, kebutuhan energi juga berpotensi mengalami kenaikan.

Persoalannya, tidak semua wilayah memiliki kapasitas pasokan listrik yang cukup untuk menampung pertumbuhan industri dalam skala besar.

Jika pembangunan pusat data tidak disertai perencanaan energi yang matang, masyarakat dapat menghadapi tekanan tambahan terhadap sistem kelistrikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan listrik industri tidak mengganggu pasokan untuk rumah tangga, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sektor publik lainnya.

Perusahaan teknologi juga seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penggunaan energi terbarukan.

Pemanfaatan energi surya, tenaga angin, dan sumber energi rendah emisi lainnya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.

Langkah tersebut memang membutuhkan investasi tambahan. Namun, biaya tersebut seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Tidak masuk akal apabila perusahaan mengembangkan teknologi masa depan, tetapi pada saat yang sama mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh infrastruktur pendukungnya.

Pemerintah Harus Berani Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

Menurut saya, Indonesia tidak perlu menolak seluruh investasi pusat data. Kehadiran infrastruktur digital tetap penting untuk mendukung perkembangan ekonomi, inovasi teknologi, dan daya saing nasional.

Namun, pemerintah harus memiliki standar yang jelas sebelum memberikan izin pembangunan.

Setiap proyek perlu melalui kajian lingkungan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan ketersediaan air, kapasitas listrik, kondisi ekosistem, dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan berhak memperoleh informasi mengenai risiko lingkungan dan memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.

Selain itu, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan selama pembangunan maupun operasional berlangsung.

Pengawasan tidak boleh berhenti setelah izin diterbitkan. Pemeriksaan berkala terhadap penggunaan air, konsumsi listrik, pengelolaan limbah, dan kualitas lingkungan harus dilakukan secara konsisten.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi dari investasi benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. Jangan sampai sebuah wilayah hanya menjadi lokasi pembangunan infrastruktur bernilai triliunan rupiah, sementara penduduknya justru kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar.

Kemajuan AI Seharusnya Tidak Mengorbankan Masa Depan Lingkungan

Perkembangan AI kemungkinan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Teknologi ini dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang ekonomi baru.

Namun, kemajuan tersebut perlu dibangun dengan mempertimbangkan batas kemampuan lingkungan.

Kita tidak bisa terus membicarakan kecanggihan teknologi tanpa membahas sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. AI mungkin terlihat seperti teknologi yang bekerja di dunia digital, tetapi infrastrukturnya tetap berdiri di dunia nyata dan bergantung pada air, listrik, tanah, serta ekosistem.

Karena itu, keberhasilan industri AI tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, jumlah server, atau kecepatan pemrosesan data.

Keberhasilan juga perlu dinilai dari seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber daya, seberapa kecil dampak lingkungannya, dan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia. Akan tetapi, kesempatan tersebut harus diimbangi dengan keberanian untuk menetapkan batasan.

Jangan sampai masyarakat harus membayar mahal demi kenyamanan teknologi yang bahkan tidak mereka gunakan secara langsung.

Pada akhirnya, AI seharusnya diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan justru membuat manusia kehilangan akses terhadap kebutuhan paling mendasar seperti air bersih dan listrik.

Teknologi boleh berkembang semakin canggih, investasi boleh terus berdatangan, tetapi perlindungan lingkungan dan hak masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Sebab, secanggih apa pun kecerdasan buatan yang berhasil diciptakan manusia, teknologi tersebut tidak akan banyak berarti jika lingkungan tempat manusia hidup justru semakin rusak.