Daftar Isi

 

Pengguna QRIS Tembus 71 Juta, BI Siapkan Pemanfaatan Data Transaksi untuk Credit Scoring UMKM

Bank Indonesia (BI) berencana memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan menjadikannya sebagai salah satu sumber data untuk penilaian kelayakan kredit atau credit scoring. Langkah ini berpotensi membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Rencana tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam Danantara Technology Investment Forum pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Destry mengungkapkan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai 71 juta orang, sedangkan jumlah merchant atau pedagang yang menggunakan layanan pembayaran tersebut mencapai 49,4 juta.

Menurut Destry, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi pembayaran digital, tetapi juga membantu memperluas akses keuangan bagi para pedagang, khususnya pengusaha kecil. Sebanyak 97% pengguna QRIS yang disebutkan dalam pemaparannya berasal dari kelompok UMKM.

Ke depan, data yang dihasilkan dari aktivitas merchant tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan untuk menilai kelayakan kredit. Dengan begitu, rekam jejak transaksi digital dapat menjadi salah satu pertimbangan ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan.

Rencana ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia tidak lagi terbatas pada kemudahan bertransaksi. Data yang dihasilkan juga berpotensi membantu lembaga keuangan memahami aktivitas ekonomi pelaku usaha secara lebih terukur.

Pengguna QRIS Mencapai 71 Juta Orang

QRIS telah menjadi salah satu metode pembayaran digital yang semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pembayaran berbasis kode QR ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi melalui aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, tanpa harus bergantung pada kode QR berbeda untuk setiap penyedia layanan.

Bagi konsumen, QRIS menawarkan cara pembayaran yang relatif praktis. Pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QR milik pedagang, memasukkan nominal jika diperlukan, lalu menyelesaikan transaksi sesuai petunjuk aplikasi.

Sementara itu, bagi pedagang, QRIS memberikan pilihan untuk menerima pembayaran digital tanpa harus menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia layanan. Kemudahan tersebut dapat membantu proses transaksi, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya.

Dalam pemaparannya, Destry menyebutkan bahwa jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 71 juta orang dan jumlah merchant mencapai 49,4 juta. Angka tersebut menggambarkan luasnya jangkauan sistem pembayaran digital yang dikembangkan di Indonesia.

Namun, jumlah pengguna dan merchant merupakan dua indikator yang berbeda. Pengguna menggambarkan pihak yang memanfaatkan layanan pembayaran, sedangkan merchant merujuk pada pedagang atau pelaku usaha yang menerima pembayaran melalui sistem tersebut.

Besarnya jangkauan QRIS menjadi modal penting bagi pengembangan layanan keuangan digital berikutnya. Semakin banyak aktivitas usaha yang tercatat secara digital, semakin besar pula potensi tersedianya informasi transaksi yang dapat membantu memahami kondisi bisnis.

Meski demikian, data transaksi tidak otomatis memberikan gambaran lengkap mengenai kesehatan keuangan suatu usaha. Pemanfaatannya untuk penilaian kredit tetap membutuhkan metode analisis yang tepat dan perlindungan data yang memadai.

BI Ingin Memanfaatkan Data QRIS untuk Credit Scoring

Credit scoring merupakan proses penilaian yang digunakan untuk memperkirakan kelayakan seseorang atau suatu usaha dalam memperoleh kredit. Dalam praktiknya, penilaian ini dapat mempertimbangkan sejumlah informasi, seperti riwayat pembayaran pinjaman, pendapatan, kewajiban keuangan, dan faktor lain yang relevan.

Melalui rencana pemanfaatan QRIS, Bank Indonesia melihat peluang untuk menggunakan data aktivitas merchant sebagai salah satu bahan penilaian tersebut.

Destry menyampaikan bahwa data merchant QRIS nantinya dapat menjadi semacam credit scoring. Pernyataan itu menunjukkan arah pengembangan yang ingin ditempuh BI, meskipun mekanisme teknis, tahapan penerapan, serta bentuk implementasinya belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang disampaikan.

Secara umum, data transaksi digital berpotensi memberikan gambaran mengenai aktivitas usaha. Misalnya, catatan pembayaran dapat membantu menunjukkan seberapa sering suatu usaha menerima transaksi, bagaimana pola penjualannya berubah, atau apakah kegiatan bisnisnya berlangsung secara konsisten.

Informasi seperti ini dapat menjadi bahan tambahan ketika lembaga keuangan menilai calon peminjam. Pedagang yang belum memiliki laporan keuangan formal mungkin mempunyai catatan transaksi digital yang bisa membantu menjelaskan aktivitas usahanya.

Namun, data QRIS sebaiknya tidak diperlakukan sebagai satu-satunya penentu kelayakan kredit. Nilai transaksi yang tinggi, misalnya, belum tentu berarti usaha tersebut memiliki keuntungan besar. Pedagang juga harus membayar biaya operasional, membeli persediaan, membayar tenaga kerja, dan memenuhi kewajiban lainnya.

Karena itu, pemanfaatan data transaksi untuk credit scoring perlu dirancang agar mampu membedakan aktivitas penjualan dengan kemampuan nyata untuk membayar pinjaman.

Baca juga : Instagram Hadir di Apple TV, Begini Cara Nonton Reels d

Mengapa Credit Scoring Penting bagi UMKM?

UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi Indonesia. Pelaku usaha dalam kelompok ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari perdagangan makanan, toko kelontong, usaha pakaian, jasa rumahan, hingga penjualan produk melalui platform digital.

Meski memiliki peran ekonomi yang besar, sebagian pelaku UMKM menghadapi hambatan ketika membutuhkan pembiayaan. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan dokumentasi keuangan yang dapat digunakan untuk membuktikan kondisi usaha.

Usaha kecil tidak selalu memiliki laporan keuangan yang tersusun secara teratur. Sebagian pedagang masih mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana, bahkan ada yang mengandalkan ingatan untuk memantau transaksi sehari-hari.

Ketika mengajukan pinjaman, kondisi tersebut dapat menyulitkan proses penilaian. Lembaga keuangan membutuhkan informasi yang cukup untuk memperkirakan kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya.

Di sinilah data transaksi digital berpotensi memberikan manfaat.

Jika dapat diolah secara tepat, rekam jejak pembayaran melalui QRIS bisa menjadi sumber informasi tambahan mengenai kegiatan usaha. Data tersebut berpotensi membantu menggambarkan aktivitas penjualan yang sebelumnya sulit dibuktikan melalui dokumen formal.

Sebagai contoh, pedagang makanan yang rutin menerima pembayaran QRIS mungkin memiliki catatan transaksi yang menunjukkan aktivitas usahanya selama periode tertentu. Informasi itu dapat melengkapi dokumen lain ketika lembaga keuangan melakukan penilaian.

Manfaat tersebut bukan berarti setiap pedagang QRIS otomatis akan memperoleh pinjaman. Keputusan kredit tetap dapat mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran, utang yang sudah berjalan, tujuan pembiayaan, dan kemampuan membayar.

Dengan pendekatan yang tepat, data digital berpotensi membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan.

Sebanyak 97 Persen Pengguna yang Disebut Berasal dari UMKM

Dalam forum tersebut, Destry menyebutkan bahwa 97% pengguna QRIS berasal dari UMKM. Angka ini menegaskan pentingnya kelompok usaha kecil dalam perkembangan sistem pembayaran digital nasional.

Bagi UMKM, penerimaan pembayaran digital dapat menjadi langkah awal menuju pencatatan usaha yang lebih teratur. Transaksi yang sebelumnya hanya dilakukan menggunakan uang tunai dapat tercatat dalam sistem pembayaran, sehingga pelaku usaha memiliki sumber informasi tambahan untuk memantau aktivitas penjualan.

Catatan tersebut berpotensi membantu pedagang memahami pola transaksi, membandingkan aktivitas usaha dari waktu ke waktu, dan mengevaluasi kebutuhan operasional. Akan tetapi, manfaatnya akan lebih besar apabila pelaku usaha juga mencatat biaya, keuntungan, utang, dan arus kas secara terpisah.

Sebagai ilustrasi, sebuah warung mungkin menerima pembayaran QRIS dalam jumlah besar setiap hari. Namun, jika sebagian besar pemasukan digunakan untuk membeli stok barang dan membayar biaya operasional, nilai transaksi saja belum cukup untuk menggambarkan keuntungan bersihnya.

Oleh sebab itu, integrasi data pembayaran dengan penilaian kredit harus dilakukan secara hati-hati. Data transaksi dapat menjadi petunjuk mengenai aktivitas usaha, tetapi bukan pengganti seluruh informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai risiko pinjaman.

Jika dikembangkan dengan baik, pendekatan ini berpotensi membantu UMKM yang sebelumnya kesulitan menunjukkan rekam jejak bisnisnya. Meski demikian, keberhasilannya akan bergantung pada kualitas data, metode penilaian, dan kebijakan lembaga keuangan yang menggunakannya.

Tantangan Privasi dan Akurasi Penilaian Kredit

Pemanfaatan data QRIS untuk credit scoring juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satu yang paling penting adalah perlindungan data transaksi pengguna dan merchant.

Informasi pembayaran dapat menggambarkan pola aktivitas bisnis seseorang. Karena itu, pemanfaatannya untuk tujuan lain perlu memiliki dasar yang jelas, tata kelola yang kuat, dan mekanisme perlindungan yang memadai.

Pengguna dan pelaku usaha perlu mendapatkan kejelasan mengenai data apa yang digunakan, untuk tujuan apa data tersebut diolah, serta pihak mana yang berwenang mengaksesnya. Pengamanan juga diperlukan agar informasi tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak.

Selain privasi, akurasi penilaian juga menjadi persoalan penting. Tidak semua transaksi yang tercatat mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Aktivitas usaha dapat berubah karena musim, kondisi pasar, lokasi, jenis produk, atau faktor lainnya.

Merchant yang baru menggunakan QRIS juga mungkin belum memiliki riwayat transaksi panjang. Jika penilaian terlalu bergantung pada lamanya penggunaan layanan, pedagang baru berisiko dirugikan meskipun bisnisnya memiliki prospek baik.

Sistem penilaian juga perlu menghindari kesimpulan yang tidak adil akibat perbedaan karakteristik usaha. Warung dengan transaksi kecil tetapi stabil, misalnya, belum tentu lebih berisiko daripada usaha dengan transaksi besar yang sangat berfluktuasi.

Karena itu, pengembangan credit scoring berbasis QRIS memerlukan metode yang transparan, pengujian yang memadai, serta mekanisme untuk mengevaluasi hasil penilaian. Pelaku usaha juga idealnya memiliki jalur untuk memperbaiki informasi yang keliru dan meminta peninjauan ketika menghadapi keputusan yang merugikan.

Hal-hal tersebut penting agar inovasi teknologi keuangan benar-benar memperluas akses pembiayaan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok usaha tertentu.

BI Juga Menyoroti Fast Payment yang Beroperasi 24 Jam

Selain membahas rencana penggunaan data QRIS, Destry turut menyoroti sistem fast payment atau pembayaran cepat yang dimiliki Bank Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut beroperasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Sistem pembayaran yang dapat beroperasi sepanjang waktu memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Transaksi digital tidak harus menunggu jam operasional kantor bank, sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan pengguna.

Bagi bisnis, fleksibilitas ini berpotensi membantu kelancaran transaksi. Pelaku usaha dapat menerima pembayaran di luar jam kerja perbankan konvensional, sedangkan konsumen memiliki pilihan untuk melakukan transfer ketika dibutuhkan.

Destry juga menyampaikan bahwa sistem fast payment tersebut memberikan penghematan secara ekonomi. Meski demikian, informasi yang disampaikan tidak merinci besaran penghematan maupun metode pengukurannya.

Secara umum, sistem pembayaran yang lebih cepat dan efisien berpotensi mengurangi waktu tunggu transaksi serta mendukung aktivitas ekonomi digital. Manfaat akhirnya tetap bergantung pada biaya layanan, keandalan infrastruktur, tingkat adopsi masyarakat, dan kebutuhan pengguna.

Pengembangan QRIS dan sistem pembayaran cepat memperlihatkan bahwa infrastruktur pembayaran dapat berperan lebih luas daripada sekadar memindahkan uang. Infrastruktur tersebut juga berpotensi menjadi fondasi bagi inovasi layanan keuangan berikutnya.

Kesimpulan

Bank Indonesia berencana memanfaatkan data merchant QRIS sebagai salah satu bahan untuk melakukan credit scoring. Rencana tersebut disampaikan Destry Damayanti ketika mengungkapkan bahwa QRIS telah memiliki 71 juta pengguna dan 49,4 juta merchant, dengan 97% pengguna yang disebut dalam pemaparannya berasal dari UMKM.

Jika dikembangkan dengan tepat, data transaksi digital berpotensi membantu pelaku usaha kecil membuktikan aktivitas bisnisnya ketika mengajukan pembiayaan. Namun, data QRIS tidak dapat langsung dianggap sebagai ukuran keuntungan atau kemampuan membayar pinjaman. Penilaian tetap memerlukan metode yang akurat, informasi pendukung, dan perlindungan data yang kuat.

BI juga menyoroti sistem fast payment yang beroperasi 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu serta dinilai memberikan penghematan ekonomi.

Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan inovasi pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, QRIS berpotensi berkembang dari alat pembayaran praktis menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang membantu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia.