Daftar Isi

 

Menghapus Jaringan 2G di Indonesia: Peluang Mempercepat 5G dan Tantangan bagi Puluhan Juta Pengguna

Perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia terus bergerak menuju jaringan generasi kelima atau 5G. Teknologi ini menawarkan kapasitas jaringan lebih besar, latensi lebih rendah, serta potensi mendukung berbagai kebutuhan digital, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga otomatisasi industri. Namun, percepatan penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keberadaan jaringan 2G yang telah digunakan selama puluhan tahun.

Teknologi 2G memang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan komunikasi data modern secara optimal. Penggunaan spektrum frekuensinya dinilai kurang efisien, sementara biaya operasionalnya relatif tinggi dibandingkan jaringan generasi baru. Meski demikian, mematikan jaringan 2G bukan perkara sederhana. Masih ada puluhan juta pelanggan yang bergantung pada teknologi tersebut, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Karena itu, penghapusan jaringan 2G bukan sekadar persoalan mengganti teknologi lama dengan teknologi baru. Pemerintah dan operator telekomunikasi juga harus memastikan bahwa proses migrasi tidak membuat masyarakat kehilangan akses komunikasi.

1. Mengapa Jaringan 2G Dianggap Sudah Tidak Efisien?

Jaringan 2G dahulu menjadi fondasi penting perkembangan komunikasi seluler. Teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan panggilan suara dan mengirim pesan singkat atau SMS tanpa harus bergantung pada sambungan telepon kabel. Namun, kebutuhan pengguna kini telah berubah seiring berkembangnya internet seluler, layanan video, dan aplikasi digital.

Salah satu persoalan utama jaringan 2G adalah penggunaan spektrum frekuensi yang dinilai kurang efisien. Dalam informasi yang dipublikasikan pada 26 Oktober 2026, spektrum 900 MHz yang digunakan untuk layanan 2G memiliki lebar total 25 MHz. Alokasi tersebut terbagi menjadi 10 MHz untuk Indosat, serta masing-masing 7,5 MHz untuk Telkomsel dan XLSmart.

Frekuensi 900 MHz sebenarnya memiliki nilai strategis karena termasuk spektrum frekuensi rendah atau low band. Frekuensi rendah dapat menjangkau wilayah yang luas dan membantu sinyal menembus berbagai hambatan fisik. Karakteristik tersebut membuatnya berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan jaringan generasi baru.

Ketika sebagian spektrum masih digunakan untuk teknologi lama, peluang pemanfaatannya untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan 4G maupun 5G menjadi lebih terbatas. Karena itu, pengalihan spektrum 2G ke teknologi yang lebih modern dipandang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi jaringan.

Dari sisi kapasitas, laporan tersebut menyebutkan bahwa 2G hanya memiliki kapasitas sekitar 20 persen dari 4G dan 10 persen dari 5G. Biaya operasionalnya juga diperkirakan 40 persen lebih tinggi dibandingkan 4G LTE dan 60 persen lebih tinggi dibandingkan 5G. Sementara itu, kontribusi nilai ekonominya diperkirakan hanya sekitar 40 persen dari 4G dan 10 persen dari 5G.

Angka-angka tersebut menggambarkan alasan mengapa operator memiliki kepentingan untuk mengalihkan sumber daya jaringan menuju teknologi yang lebih efisien. Namun, manfaat tersebut perlu dipertimbangkan bersama kebutuhan pelanggan yang masih bergantung pada 2G.

2. Spektrum Frekuensi Menjadi Kunci Pengembangan 5G

Keberhasilan layanan 5G tidak hanya ditentukan oleh jumlah menara telekomunikasi, tetapi juga oleh ketersediaan dan karakteristik spektrum frekuensi yang digunakan.

Dalam informasi tersebut, total spektrum yang dimiliki operator untuk layanan 5G mencapai 260 MHz, terdiri atas 70 MHz pada frekuensi 700 MHz dan 190 MHz pada frekuensi 2.600 MHz.

Pada pita 700 MHz, XLSmart memiliki 30 MHz, sedangkan Indosat dan Telkomsel masing-masing memiliki 20 MHz. Sementara itu, pada pita 2.600 MHz, XLSmart memiliki 50 MHz, Indosat 60 MHz, dan Telkomsel 80 MHz.

Kedua kelompok frekuensi itu mempunyai karakteristik berbeda. Frekuensi rendah, seperti 700 MHz, dapat menjangkau wilayah yang relatif luas sehingga berpotensi membantu pemerataan jaringan. Frekuensi menengah, seperti 2.600 MHz, dapat menyediakan kapasitas lebih besar, tetapi umumnya membutuhkan jarak antarbasis pemancar-penerima atau base transceiver station (BTS) yang lebih rapat.

Perbedaan tersebut penting karena kebutuhan jaringan di pusat kota tidak sama dengan kebutuhan di daerah terpencil. Kawasan padat penduduk membutuhkan kapasitas besar untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan. Sebaliknya, wilayah dengan permukiman berjauhan membutuhkan jaringan yang dapat menjangkau area luas dengan biaya pembangunan yang terkendali.

Pengelolaan spektrum karena itu harus mempertimbangkan dua kebutuhan sekaligus: meningkatkan kapasitas jaringan dan memperluas jangkauan layanan.

Baca juga : Servis Motor Listrik, Jangan Cuma Periksa Baterai! Ini Komponen yang Wajib Diperhatikan

3. Implementasi 5G di Indonesia Masih Berlangsung Bertahap

Meskipun spektrum untuk 5G telah tersedia, pemanfaatannya oleh operator masih berlangsung secara bertahap. Sebagian layanan menggunakan dynamic spectrum sharing (DSS), yaitu mekanisme yang memungkinkan spektrum dimanfaatkan secara dinamis oleh teknologi jaringan berbeda.

Berdasarkan laporan tersebut, Telkomsel mulai menggunakan spektrum 2.600 MHz pada pekan kedua Oktober 2026 ketika perhelatan MotoGP Mandalika berlangsung di Lombok. Di wilayah lain, operator tersebut masih memanfaatkan DSS pada frekuensi 2.100 MHz.

Indosat Ooredoo Hutchison juga disebut masih menggunakan DSS pada frekuensi 1.800 MHz ketika membuka layanan 5G di Depok, Jawa Barat, serta Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 19 Oktober 2026.

DSS dapat membantu operator menghadirkan layanan 5G tanpa harus langsung menyediakan spektrum khusus di setiap lokasi. Akan tetapi, pendekatan ini tidak otomatis memberikan kapasitas dan karakteristik yang sama dengan jaringan yang menggunakan spektrum khusus.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa XLSmart telah menerapkan layanan XL Ultra 5G+ menggunakan spektrum khusus selebar 40 MHz pada frekuensi 2.300 MHz sejak Desember 2025. Jaringannya dilaporkan telah mencakup 80 kota, dengan target perluasan menjadi 101 kota setelah penambahan spektrum 2.600 MHz.

Perbedaan strategi ant operator menunjukkan bahwa pengembangan 5G tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan untuk seluruh wilayah. Operator perlu menyesuaikan investasi, ketersediaan spektrum, kepadatan pengguna, serta kondisi geografis.

4. Lebih dari 29 Juta Pelanggan Masih Menggunakan 2G

Tantangan terbesar penghapusan jaringan 2G adalah jumlah penggunanya yang masih besar. Berdasarkan angka dalam laporan tersebut, terdapat lebih dari 29 juta pelanggan 2G, atau sekitar 10 persen dari total 295 juta pelanggan seluler di Indonesia.

Sebagian pengguna masih memakai feature phone, yaitu ponsel sederhana yang terutama digunakan untuk panggilan suara dan SMS. Perangkat ini umumnya tidak mendukung layanan internet modern seperti smartphone. Namun, harga yang terjangkau membuatnya tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak membutuhkan fitur lebih kompleks atau memiliki keterbatasan anggaran.

Harga ponsel 2G disebut berada di kisaran Rp200.000. Sementara itu, smartphone termurah yang disebut dalam laporan tersebut harganya sekitar Rp800.000. Perbedaan harga itu terlihat cukup besar bagi keluarga berpenghasilan rendah, terutama jika harus membeli perangkat baru untuk beberapa anggota keluarga sekaligus.

Persoalan ini tidak hanya terjadi di perkotaan. Sejumlah pengguna 2G berada di wilayah 3T, termasuk sebagian daerah di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau lain yang memiliki tantangan geografis.

Di kawasan seperti ini, keterbatasan akses transportasi, listrik, dan infrastruktur telekomunikasi dapat membuat perpindahan teknologi menjadi lebih sulit. Smartphone yang terjangkau pun tidak akan banyak membantu apabila jaringan 4G atau 5G belum tersedia secara memadai.

Dengan demikian, migrasi 2G harus memperhitungkan kesiapan perangkat dan ketersediaan jaringan secara bersamaan. Mengganti ponsel tanpa memastikan adanya sinyal yang memadai bukanlah solusi yang efektif.

5. Perangkat Bisnis Juga Masih Bergantung pada 2G

Pengguna jaringan 2G tidak semuanya merupakan individu yang menggunakan ponsel sederhana. Sejumlah perangkat bisnis dan sistem industri juga masih memanfaatkan konektivitas tersebut.

Salah satu contohnya adalah mesin electronic data capture (EDC) yang digunakan untuk memproses pembayaran kartu di toko atau tempat usaha. Selain itu, jaringan 2G dapat dimanfaatkan oleh perangkat Internet of Things (IoT), pelacak kendaraan, dan sensor industri tertentu.

Perangkat-perangkat tersebut mungkin tidak memerlukan kecepatan internet tinggi. Beberapa hanya perlu mengirimkan informasi dalam jumlah kecil secara berkala. Karena itu, teknologi lama terkadang masih dianggap memadai selama konektivitasnya stabil dan biaya penggunaannya sesuai.

Jika jaringan 2G dimatikan tanpa persiapan, pelaku usaha berpotensi harus mengganti perangkat, memperbarui sistem, atau mengeluarkan biaya tambahan untuk migrasi. Perusahaan yang mengoperasikan banyak perangkat sekaligus bisa menghadapi beban investasi yang cukup besar.

Karena itu, pemerintah dan operator perlu mengidentifikasi bukan hanya jumlah pelanggan 2G, melainkan juga jenis perangkat yang bergantung pada jaringan tersebut. Pemetaan ini akan membantu menentukan kelompok mana yang membutuhkan penggantian ponsel, pembaruan perangkat industri, atau dukungan jaringan alternatif.

6. Migrasi 2G Membutuhkan Sosialisasi dan Bantuan Perangkat

Penghapusan 2G berpotensi memberikan manfaat bagi pengembangan jaringan modern, tetapi prosesnya perlu dilakukan secara bertahap dan terencana.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memetakan wilayah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap 2G. Operator perlu mengidentifikasi daerah dengan jumlah pelanggan 2G yang besar, lokasi yang belum terjangkau 4G, serta perangkat bisnis yang belum kompatibel dengan jaringan baru.

Setelah itu, sosialisasi harus dilakukan jauh sebelum tanggal penghentian layanan ditetapkan. Pelanggan perlu mengetahui jadwal migrasi, pilihan perangkat pengganti, biaya yang mungkin muncul, dan lokasi yang sudah memiliki cakupan jaringan alternatif.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dukungan pengadaan perangkat dapat menjadi bagian penting dari kebijakan migrasi. Pemerintah dan operator dapat mempertimbangkan program subsidi, potongan harga, tukar tambah, atau pembagian perangkat bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Sejumlah negara telah menerapkan pendekatan bantuan perangkat. Laporan tersebut mencontohkan operator Viettel di Vietnam yang membagikan 400.000 smartphone secara gratis kepada masyarakat miskin dan penduduk wilayah 3T ketika menghentikan layanan 2G. Di Afrika Selatan, operator disebut menawarkan smartphone pengganti dengan harga sekitar US$5.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa migrasi teknologi dapat disertai kebijakan untuk mengurangi beban pengguna. Namun, penerapannya di Indonesia membutuhkan perhitungan anggaran, mekanisme penyaluran, ketersediaan perangkat, dan pengawasan agar bantuan tepat sasaran.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bahwa membangun jaringan serat optik hingga seluruh wilayah terpencil membutuhkan investasi besar. Karena itu, solusi konektivitas harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah, bukan mengandalkan satu jenis infrastruktur saja.

7. Penghentian 2G Tidak Bisa Dilakukan Secara Mendadak

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah meminta pemerintah menutup layanan 2G dan mengalokasikan frekuensinya untuk 5G. Namun, usulan tersebut menghadapi tantangan sosial, teknis, dan hukum.

Jika layanan dihentikan ketika jutaan pelanggan belum memiliki perangkat atau jaringan pengganti, mereka berisiko kehilangan akses komunikasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang mengandalkan telepon untuk pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan keadaan darurat.

Penghentian layanan juga berpotensi memunculkan sengketa apabila pelanggan merasa hak mereka tidak dipertimbangkan atau proses migrasi tidak disiapkan dengan baik. Laporan tersebut menyoroti kemungkinan munculnya gugatan hukum, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan itu bukan berarti gugatan pasti terjadi, tetapi menjadi alasan tambahan agar kebijakan disusun secara transparan dan matang.

Pemerintah perlu menetapkan tahapan migrasi, standar cakupan jaringan pengganti, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengaduan. Operator juga harus menjelaskan bagaimana layanan penting yang masih menggunakan 2G akan dipindahkan tanpa mengganggu operasional.

Pada akhirnya, keberhasilan migrasi tidak cukup diukur dari seberapa cepat jaringan lama dimatikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat tetap dapat berkomunikasi, perangkat bisnis tetap berfungsi, dan jaringan generasi baru benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas.

Kesimpulan

Penghapusan jaringan 2G dapat membuka peluang untuk menggunakan spektrum frekuensi secara lebih efisien dan mempercepat pengembangan 5G di Indonesia. Teknologi baru menawarkan kapasitas lebih besar serta mendukung kebutuhan komunikasi digital yang terus berkembang.

Namun, masih adanya lebih dari 29 juta pelanggan 2G memperlihatkan bahwa proses transisi tidak bisa dilakukan secara mendadak. Keterbatasan daya beli, kondisi wilayah 3T, dan ketergantungan perangkat bisnis menjadi faktor yang harus diperhitungkan.

Pemerintah dan operator perlu menggabungkan pemetaan jaringan, sosialisasi, bantuan perangkat, serta perluasan cakupan 4G dan 5G sebelum menghentikan layanan lama. Dengan pendekatan bertahap dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, migrasi 2G dapat menjadi bagian dari modernisasi telekomunikasi tanpa mengorbankan akses komunikasi masyarakat yang paling rentan.